Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan penyaluran kredit perumahan tertinggi di Kalimantan Selatan selama 2016.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Haris Makie pada rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah 2017 dan 2018 bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Banjarmasin Jumat mengatakan, total kredit yang disalurkan oleh perbankan Kalsel selama 2016 mencapai Rp1,15 triliun untuk membangun sebanyak 10.549 rumah.
Dari jumlah tersebut, penyaluran kredit tertinggi ada di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp296 miliar dan di Kabupaten Banjar sebesar Rp250 miliar dan sisanya terbagi pada 11 kabupaten dan kota lainnya. Diharapkan pada 2017 jumlah pembangunan rumah di Kalsel akan terus meningkat.
Sekda berharap, selain perumahan, pemerintah dan pihak terkait lainnya, juga memperhatikan akses jalan di dalam perumahan serta transportasi umum untuk masyarakat.
"Saya rasa saat ini, yang tidak kalah penting adalah pembangunan sistem transportasi umum yang terkoneksi antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta infrastruktur jalan dan falitas umum lainnya yang memadai," katanya.
Menurut Sekda, diharapkan penyaluran kredit perbankan tersebut, akan mampu membantu masyarakat yang belum memiliki rumah, untuk segera mendapatkan rumah dengan lebih mudah.
Saat ini, kata dia, dari 974.759 Rumah Tangga (RT) di Kalimantan Selatan yang sudah memiliki rumah sebanyak, sebanyak 779.559 rumah tangga sudah memiliki rumah.
Sisanya tambah Haris, sebanyak 57.634 masih menyewa atau mengontrak dan 96.066 masih menumpang dan sisanya 21.500 rumah tangga, belum terdata.
Dari data tersebut, sebanyak 46.477 keluarga yang belum memiliki rumah berada di Kota Banjarmasin dan sebanyak 16.805 keluarga di Banjarmasin juga masih menumpang.
Sedangkan untuk rumah yang tidak layak huni di Kalsel mencapai 41.561 rumah, tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mencapai 6.380 rumah, kemudian Kabupaten Barito Kuala sebanyak 6.318 rumah, Kabupaten Banjar, 6.038 rumah dan Kotabaru 4.218 rumah terendah di Kota Banjarmasin yang hanya 2.78 rumah.
Meningkatkan jumlah kepemilikan rumah tersebut, pada 2016 direncanakan pembangunan perumahan nonsubsidi atau umum sebanyak 11.101, namun hanya terealisasi 55 persen atau sekitar 6.158 persen. Sedangkan pembangunan perumahan bersubsidi atau MBR sebanyak 13.950 rumah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, pada rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah 2017 dan 2018, di Banjarmasin, Jumat mengatakan, Kalsel merupakan salah satu dari 10 provinsi terbesar yang berhasil menyalurkan KPR bersubsidi.
Menurut dia, pada 2016 perbankan Kalsel telah menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 14.430 unit melalui tiga program yaitu penyaluran subsidi melalui program Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 3.198 unit dengan totap anggaran Rp313,17 miliar.
Selanjutnya, penyaluran subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 6.146 unit dan penyaluran program Bantuan Subsidi Uang Muka (BSUM) sebanyak 3.677 unit dengan anggaran Rp14,7 miliar.
Tingginya realisasi penyaluran kredit KPR bersubsidi di Kalsel dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, berupa pembangunan satu juta rumah di Kalsel tersebut, membuat Kementerian PUPR kembali menyalurkan bantuan subsidi kepada warga kurang mampu di provinsi ini pada 2017.
Menurut Lana, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR telah menetapkan target bantuan pembiayaan rumah 2017 sebagai berikut, target penyaluran KPR FLPP sebanyak 120 ribu unit dengan anggara Rp9,7 miliar, penyaluran SSB untuk 225 ribu unit, dengan anggaran Rp3,7 miliar, dan penyaluran SBUM sebanyak 345 ribu unit dengan anggaran Rp1,3 miliar.
Sekda : Batola Tertinggi Penyaluran Kredit Perumahan
Sabtu, 11 Maret 2017 9:12 WIB
Saya rasa saat ini, yang tidak kalah penting adalah pembangunan sistem transportasi umum yang terkoneksi antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta infrastruktur jalan dan falitas umum lainnya yang memadai