Amuntai, (Antaranews. Kalsel)-Beberapa Fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Kalimantan Selatan menyoroti kinerja tiga instansi Pemerintah
Daerah terkait Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2015.
Tiga instansi yang mendapat sorotan
terkait hasil laporan pertanggungjawaban APBD 2015 yang disampaikan
kepada DPRD yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
(BKKBD), Dinas Kesehatan dan Pertanian.
Fraksi Bertaqwa yang
diketuai Syakir Jamil mempertanyakan kinerja BKKBD sebagai satu-satunya
diKalimantan Selatan dalam meningkatkan kepesertaan KB Pria atau MOP
yang mencapai target sebanyak 39,19 persen atau hanya 29 akseptor dari
target 72 akseptor.
Demikian pula capaian kesepertaan KB wanita
untuk susuk KB (Implant) yang hanya 50,31 persen yakni sebanyak 322
akseptor dari target 640 akseptor.
Anggota fraksi ini juga
mempertanyakan, serapan anggaran untuk Program kesehatan reproduksi
remaja yang kalah besar dibanding serapan anggaran bagi rapat dan
konsultasi keluar daerah oleh jajaran BKKBD.
Dikatakan serapan
anggaran untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja hanya sekitar 20
persen, sedangkan serapan anggaran untuk rapat dan konsultasi keluar
daerah mencapai 99 persen.
"Dari alokasi anggaran sebesar Rp10
miliar untuk BKKBD hanya terserap sebesar Rp7 miliar," kata juru bicara
fraksi bertaqwa pada Rapat Paripurna Dewan, Senin.
Belum adanya
pejabat yang mengisi Kepala UPT KB di dua kecamatan yakni Banjang dan
Sungai Pandan juga mendapat pertanyakan dari Fraksi Bertaqwa.
Fraksi
ini juga mempertanyakan hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan khususnya
pada program kesehatan pro remaja (PKPR) dan penanganan HIV/AIDS.
Secara
akumulatif, fraksi ini mengungkap sebanyak 21 penderita HIV/AIDS
ditemukan dan ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada kurun
waktu 2009-2015, terdiri dari 17 laki-laki dan 4 wanita, sebanyak 16
orang positif AIDS dan 12 meninggal dunia, sedang 5 orang terdeteksi
mengidap HIV.
"Bagaimana upaya Dinkes dalam melakukan pendekatan
terkadap kelompok rentan tertular HIV/AIDS seperti kelompok Waria dan
lainnya, mengingat anggaran untuk seksi pemberantasan penyakit menular
mencapai Rp1,4 miliar, "kata jubirnya.
Sedang Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (FPPP) yang diketuai Sutoyo Sandi menyoroti
kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dinilai
kurang proporsinya dalam meningkatkan SDM penyuluh bidang pengairan dan
perhatian dalam kawasan pertanian diluar Polder Alabio.
FPPP
menyarankan agar pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada kawasan
pertanian di Polder Alabio, namun juga pertanian dikawasan lain guna
pemerataan kesejahteraan petani.
Pemda HSU masih akan menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi Dewan dalam waktu dekat.
Tiga Instansi Mendapat Sorotan
Rabu, 20 Juli 2016 10:58 WIB
Tiga instansi yang mendapat sorotan terkait hasil laporan pertanggungjawaban APBD 2015 yang disampaikan kepada DPRD yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), Dinas Kesehatan dan Pertanian.