Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Para guru honorer yang bertugas pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Banjarmasin mengeluhkan rendahnya nilai gaji yang diterima per bulan, paling tinggi hanya Rp300 ribu.
Jeritan tersebut mereka sampaikan kepada anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, saat kunjungan kerja (kunker) ke beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah ibu kota Provinsi Kalsel itu, Rabu.
Dalam kunker wakil rakyat "kota seribu sungai" Banjarmasin itu, antara lain mengunjungi SDN Kelayan Dalam 5 dan SDN Pekauman 2 yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Di dua SDN tersebut, rata-rata keluhan terkait rendahnya honor bagi tenaga pendidik status honorer, sebagaimana di SDN Kelayan Dalam 5 tenaga honornya 10 orang hanya bisa digaji sekolah masing-masing Rp300-400 ribu perbulan.
Kepala SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin Norhasanah menuturkan kepada anggota Komisi IV DPRD itu, sekolahnya tidak bisa menggaji tenaga honorer lebih tinggi dari Rp400 ribu perorang perbulannya karena minimnya dana.
Oleh karena itu dia berharap, agar anggota DPRD yang terhormat tersebut memperjuangkan nasib para guru honorer supaya mendapatkan gaji layak, karena peran guru honorer dalam mendidik anak-anak sangatlah dibutuhkan sekolah.
"Sebab ekolah kita ini hanya memiliki guru yang berstatus PNS enam orang, termasuk dirinya sebagai kepala sekolah, sedangkan anak didik di sekolah itu sebanyak 360 orang," tuturnya.
Ia menyatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan guru honorer mendapat honor yang meningkat, dengan menyampaikan ke dinas pendidikan setempat agar dana BOS atau yang lainnya bisa ditingkatkan.
"Seperti diketahuikan, sekarang ini malah dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) dipotong 20 persen oleh pemerintah, jadi makin pusing lagi kita, kalau harus melakukan semacam pungutan kita terus terang tidak berani, jadi pusing kita sekarang mikirkan," paparnya.
Sementara itu, dua guru honorer di SDN Kelayan Dalam 5 Eka Ropriana yang mengabdi tiga tahun dan Sri Lina Noviana mengabdi satu tahun mengaku, honor yang mereka dapat perbulan dari sekolah tersebut sangat tidak mencukupi.
"Kalau honor yang kita dapat untuk transpot saja tidak cukup, tapi mau bagaimana lagi, moga nantinya kesabaran kami ini bisa berujung diangkat menjadi PNS," ujar mereka kompak.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Aman Fahriansyah yang memimpin kunjungan ke bebrapa SDN mengaku, sangat prihatin dengan keluhan rendahnya honor yang didapatkan para pengajar honorer di daerah ini.
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama, utamanya pemerintah, sebab keluhan tenaga honorer ini dengan honor sangat rendah selalu kita dapatkan di mana-mana sekolah yang sudah kita kunjungi," tuturnya.
Ia pun mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk bisa melakukan terobosan agar dapat memenuhi kesejahteraan layak bagi para pendidik honorer di daerah ini, sehingga tidak lagi terdengar jeritan yang memprihatinkan.
"Sebab kita beberapa kali berkunjung ke daerah lain, misalnya Kota Bandung dan Surabaya, kedua kota di sana kok bisa saja mensejahterakan tenaga honornya dengan gaji Rp2 juta perbulan," ucapnya.
Karena, kata dia, kedua daerah di Pulau Jawa itu memberlakukan sistem upah minimum sektoral (UMS) yang harus memenuhi standar layak bagi semua pegawainya.
"Cara itu, saya rasa bisa dilakukan Disdik kita dengan mendata semua guru honorer yang ada, lalu dibuat peraturan sebagaimana daerah lain yang bisa mensejahterakan para tenaga honor, kita pasti mendukung nantinya," ucapnya.