Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Sikap Sultan H Khairul Saleh, kini Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, mengundang pertanyaan dari beberapa kalangan, dalam menghadapi pemilihan gubernur provinsi tersebut yang dijadwalkan akhir 2015.
Komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel dalam diskusi, Senin, bertanya-tanya ke parpol mana Sultan itu mendaftar sebagai calon gubernur provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya dari sejumlah parpol yang membuka pendaftaran untuk pengusungan/dukungan sebagai calon gubernur (cagub) Kalsel mendatang, orang nomor satu di jajaran pemerintah kabupaten Banjar itu belum mendaftar.
Sebagai contoh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel membuka pendaftaran cagub 19 - 23 Januari 2015, Sultan Khairul Saleh tak ikut mendaftar.
Mereka yang mendaftar sebagai cagub lewat DPW PPP itu, mantan Bupati Tnah Bumbu (Tanbu), Kalsel dr HM Zairullah Azahar (kini anggota DPR-RI dan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa)
Selain itu, H Sahbirin Noor (pengusaha dan mantan sekretaris kecamatan di Kotamadya Banjarmasin), serta mantan Wakil Bupati Banjar H Mawardi Abbas, yang merupakan kader PPP sendiri.
Begitu pula dalam pendaftaran cagub lewat DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem), DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kalsel, nama Khairul Saleh juga tidak ada.
Dalam diskusi JPC dengan Sekretaris DPW PPP Kalsel Asbullah, memperkirakan, zuriat raja-raja Banjar itu nanti mendaftara di Partai Golkar. Karena partai politik (parpol) tersebut belum membuka pendaftaran cagub.
Kalau Sultan yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin itu mendaftar sebagai cagub lewat Partai Golkar cukup beralasan. "Karena mendaftar di Golkar, tak repot-repot mencari koalisi," ujar Asbullah.
Sedangkan mendaftar di parpol lain, lanjut Wakil Ketua DPRD Kalsel dari PPP itu, si bakal calon juga harus aktif mencari koalisi untuk bisa maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) nanti.
"Karena dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014, Partai Golkar satu-satunya yang bisa mengusung sendiri, jika tidak ingin berkoalisi. Sementara parpol lain harus berkoalisi," katanya.
Berdasarkan hasil Pemilu legislatif (Pileg) 2014 itu, dari 55 keanggotaan DPRD Kalsel peraih terbanyak Partai Golkar 13 orang, kemudian PDI-P delapan, PPP tujuh orang.
Selain itu, PKB dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing enam orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima, Partai Demokrat empat, NasDem tiga, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dua, dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu orang.
Sikap Sultan Undang Pertanyaan
Senin, 26 Januari 2015 15:13 WIB