BATULICIN – (Ataranews Kalsel) -Untuk memberikan pembelaan dan pendampingan serta melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak).

Pembentukan P2TP2A Tanbu ditandai dengan pengukuhan pengurus untuk masa bhakti 2013 – 2016 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, Drs. Gusti Hidayat, di Aula Kantor Bupati Tanbu, Kamis (22/3) lalu. 

Diungkapkan Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Tanbu, Sri Yudawati, pembentukan dan pengukuhan pengurus P2TP2A Tanbu itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/170/BKBP3A/2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanbu periode 2013 – 2016.

Dibentuknya P2TP2A Tanbu itu sendiri menurut Sri Yudawati merupakan salah satu langkah serius pemerintah daerah dalam mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menjadi wadah bagi perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan dalam keluarga dan lingkungann sosialnya.
“P2TP2A merupakan wadah bagi kegiatan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan,” ujar Sri Yudawati
Ia menjelaskan, P2TP2A perlu dibentuk sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga Bumi Bersujud khususnya perempuan dan anak objek kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungannya. 
Hal yang sama juga disampaikan Sekda Tanbu, Gusti Hidayat. Ia berharap, kedepan dengan dibentuknya P2TP2A Tanbu dapat meminimalisir masalah-masalah tindak kekerasan perempuan dan anak di Tanbu.

Oleh sebab itu imbuh Sekda, pembentukan P2TP2A ini perlu mendapatkan apresiasi dari semua pihak sebagai salah satu langkah serius pemerintah daerah dalam upaya memberikan pembelaan atas hak-hak kaum perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam keluarga dan lingkungannya.

“Untuk menuntaskan permasalahan - permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan dan anak, atau kekerasan yang muncul dari lingkungan sosial perempuan dan anak tersebut, maka diperlukan sikap serius dan komitmen yang kuat dari kita semua untuk memberi dukungan kepada P2TP2A agar upaya perlindungan dan pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan masalah yang ada dapat terselesaikan”, papar Gusti Hidayat.
Terkait dengan kasus kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga maupun dilingkungan sosialnya itu, dari data pada BKBP3A Tanbu, sepanjang tahun 2012 lalu sedikitnya terdapat 58 kasus dengan rincian 34 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 12 kekerasan seksual, dan 12 kasus lainnya seperti pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

Sementara itu untuk diketahui, dalam kepengurusan P2TP2A sebagai Ketua Dewi Hartiningsih,SH.M.Hum, Sekretaris EM. Indriani DWI WP,SH, Bendahara Dessi Jeli Natalia, SKM, dan Manager Kasus Khairatun Nikmah, SP.
Dalam kepengurusan P2TP2A tersebut melibatkan beberapa unsur terkait seperti , DPRD Tanbu, Pengadilan Negeri Batulicin, Kantor Pengadilan Agama Tanbu, Polres Tanbu, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kementerian Agama Tanbu,  TP PKK Tanbu, Dinsosnakertrans Tanbu,  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanbu, dan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanbu.

Sebelum terbentuknya P2TP2A Tanbu dan dikukuhkannya kepengurusannya, warga atau korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan  kasusnya ke Sentra Pelayanan Kepolisian atau di unit KPA Polres Tanbu, saat ini dengan telah terbentuknya P2TP2A Tanbu maka kasus serupa dapat dilaporkan langsung ke lembaga tersebut. (adv/Tanbu/ant)

Editor: Asmuni Kadri
COPYRIGHT © 2014

Komentar Pembaca
Kirim Komentar